Setelah Kapolri: Prabowo Akan Ganti Panglima TNI?

Surpres Belum Sampai, Senayan Sudah Panas: Kursi Panglima TNI Jadi Rebutan Spekulasi

JAKARTA — Kabar pergantian Panglima TNI kembali mengguncang Senayan. Isunya sederhana tapi dampaknya besar: benarkah Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) untuk mengganti Jenderal TNI Agus Subiyanto?

Ketua DPR Puan Maharani pun menjadi orang yang paling dicari jawabannya. Sebab, dalam mekanisme pergantian Panglima, semua bermula dari satu surat itu. Tanpa Surpres, DPR tidak bisa memulai proses apa pun.

Dan jawaban dari Istana justru membuat kabar itu semakin menarik.

Istana: Belum Ada Surpres

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan, hingga Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah belum mengirim Surpres pergantian Panglima TNI ke DPR.

Artinya, secara formal, proses pergantian belum dimulai.

Jenderal Agus Subiyanto pun masih sah menjabat sebagai Panglima TNI. Ia memegang jabatan itu sejak 22 November 2023, saat dilantik Presiden Joko Widodo.

Lalu, mengapa kabar pergantian ini begitu kencang beredar?

Karena Semua Jabatan di Sekitarnya Sudah Bergerak

Kabar ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia muncul di tengah badai perombakan yang dilakukan Prabowo.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melakukan reshuffle besar yang menyentuh 10 kementerian dan enam lembaga negara.

Yang paling menggemparkan: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti Jenderal Suyudi Aryo Seto.

Tak berhenti di situ. Pada 15 Oktober 2026, Prabowo kembali mengocok jajaran TNI. Jenderal Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, menggantikan Jenderal Tandyo Budi Revita yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pola ini yang membuat publik bertanya-tanya:

Kapolri sudah diganti. Wapang TNI sudah diganti. KSAD sudah diganti. Tinggal satu kursi yang belum disentuh: Panglima TNI.

Jakarta Siaga, Publik Makin Curiga

Ketegangan makin terasa ketika Panglima TNI menjelaskan pengerahan 20.980 personel ke Jakarta pada awal November 2026.

Pengerahan itu disebut sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan, dengan tiga tingkatan siaga yang dimiliki TNI.

Namun di mata publik, pengerahan puluhan ribu prajurit ke ibu kota tidak pernah sekadar urusan teknis. Ia selalu dibaca sebagai sinyal: ada sesuatu yang sedang dijaga, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan.

Aturan Mainnya Sudah Berubah

Ada satu hal yang membuat pergantian kali ini berbeda dari sebelumnya: aturan usia pensiun TNI sudah berubah.

UU No. 3/2025 tentang TNI yang ditandatangani Prabowo pada 26 Maret 2025 memperpanjang usia pensiun prajurit, dari sebelumnya maksimal 58 tahun menjadi hingga 63 tahun tergantung pangkat dan persetujuan Presiden.

Artinya, pergantian Panglima TNI kini tidak lagi sekadar soal "sudah waktunya pensiun". Ia lebih soal pilihan politik Presiden: siapa yang dipercaya memegang komando di tengah konsolidasi kekuasaan.

Ini Bukan Sekadar Ganti Panglima

Sejumlah analisis bahkan mengaitkan gelombang reshuffle Oktober 2026 dengan konsolidasi besar Prabowo menjelang tahun kedua pemerintahannya, hingga mulai dibaca sebagai persiapan peta politik menuju 2029.

Dalam konteks itu, kursi Panglima TNI bukan jabatan biasa. Ia adalah simbol siapa yang memegang kendali atas kekuatan pertahanan negara, di tengah hubungan Istana- DPR, dinamika sipil-militer, dan tarik-menarik elite politik.

Itulah mengapa satu surat yang belum dikirim saja bisa membuat Senayan panas.

Lalu, Apa yang Sebenarnya Ditunggu?

Untuk saat ini, jawabannya masih menggantung:

DPR menunggu. Tanpa Surpres, tidak ada nama calon, tidak ada uji kelayakan.

Istana menahan. Belum ada sinyal resmi kapan surat itu akan dikirim.

Publik menebak. Siapa yang akan dipilih Prabowo? Dari AD, AL, atau AU? Dan untuk misi politik apa?

Satu hal yang pasti: ketika Surpres itu akhirnya sampai ke tangan Puan Maharani, babak baru perebutan pengaruh di tubuh TNI akan benar-benar dimulai.

Dan semua mata kini tertuju ke satu meja: meja Ketua DPR.