Posts

Showing posts with the label Gibran mundur

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Presiden Prabowo di Tengah Polemik Ijazah

Image
BREAKING NEWS: Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Presiden Prabowo di Tengah Polemik Ijazah* *JAKARTA* - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026) pagi. Hal tersebut dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. "Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," ujar Prasetyo. 38dc Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyatakan niat mundur sebagai respons atas dinamika politik yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikannya. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo. 38dc * Istana Bantah Prabow...

PKS Siap Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Suket Gibran, Bagaimana Sikap Partai Lain?

Image
 PKS Siap Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Suket Gibran, Bagaimana Sikap Partai Lain? Jakarta — Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah masa reses DPR berakhir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang paling vokal mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara partai lain terbelah antara mengkaji, menunggu, hingga mempersilakan fraksi lain bergerak. Latar: Putusan MA soal Suket Pemicu terbaru adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dalam pemberitaan, putusan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya soal persyaratan pendidikan. Sejumlah pihak menilai dua putusan itu bisa menjadi dasar politik bagi DPR untuk bertindak, meskipun HMP sendiri masih harus melalui mekanisme konstitusional di DPR, MK,...

Information