New Normal New Future

  Ketika Sultan Duduk Lesehan di Tengah Massa.  Tuntutan mahasiswa di Jogjakarta ini terjadi di tengah polemik panas pemakzulan Gibran atau Gibran mundur terkait putusan MA tentang suket Gibran.  Yogyakarta, 10 November 2026. Bukan di ruang rapat ber-AC, bukan di balik pagar pengamanan berlapis. Di gerbang Kompleks Kepatihan, Sri Sultan Hamengku Buwono X memilih duduk bersila, lesehan, sejajar dengan perwakilan Aliansi Jogja Memanggil. Momen itu langsung menjadi simbol. Di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa sepanjang 2026 yang menuntut penghentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sultan hadir bukan untuk berpidato, melainkan untuk mendengarkan. Namun ada yang menarik dari pertemuan itu. Jika isu MBG dan Kopdes adalah isu nasional yang membakar jalanan, dialog pada hari itu justru berbelok ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan warga Jogja sehari-hari: upah, rasa aman berpendapat, hingga nasib pengemudi ojek daring. Akar...

Saat Sultan Memilih Duduk Bersila 10 November 2026. Hari Pahlawan. Di saat banyak kota memperingati kepahlawanan lewat upacara dan pidato resmi, Yogyakarta memperingatinya dengan cara yang jauh lebih hidup: rakyat turun ke jalan, dan rajanya turun duduk bersama mereka.  Siang itu, Kompleks Kepatihan bukan sekadar kantor Gubernur. Ia berubah menjadi ruang dengar yang paling jujur di Yogyakarta. Di depan gerbang, massa Aliansi Jogja Memanggil datang membawa suara yang sudah lama mereka tahan: pemuda, mahasiswa, buruh, dan warga sipil yang menggelar aksi pada Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026. Mereka mengkritik arah kebijakan nasional dan menuntut keadilan sosial-ekonomi bagi warga Yogyakarta. Sultan bersila saat temui mahasiswa yang sedang unjuk rasa. (kabarterdepan.com)  Lalu sesuatu yang jarang terjadi di kota lain pun terjadi. Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar menemui mereka. Bukan dari balik barikade. Bukan dari balik pengeras suara yang menggema dari kejauhan. Belia...

  Kepala Bakom Bantah Gibran: Tak Mungkin Prabowo Saran Fight di PTUN Jakarta - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan dua versi cerita yang berbeda, Selasa (10/11/2026). Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, Gibran mengaku disarankan untuk tetap fight di PTUN. Ia menyebut Presiden memintanya membawa seluruh dokumen pendidikan, dari SD hingga S1, serta mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Klaim itu langsung dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan. Menurutnya, tidak mungkin Presiden memberi saran tersebut. Syahganda berpegang pada pernyataan Menkomkumham Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan putusan MK dan MA soal ijazah Gibran sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum lanjutan. Gibran juga disebut tidak bisa mengajukan PK karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara MA. "Yusril adalah Menko Hukum Presiden, jadi pandangannya merepresentasikan posisi hukum Presiden. Karena itu tidak mungkin Presiden...

BREAKING NEWS: Wapres Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Presiden Prabowo di Tengah Polemik Ijazah* *JAKARTA* - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026) pagi. Hal tersebut dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. "Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," ujar Prasetyo. 38dc Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyatakan niat mundur sebagai respons atas dinamika politik yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikannya. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo. 38dc * Istana Bantah Prabow...

 PKS Siap Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Suket Gibran, Bagaimana Sikap Partai Lain? Jakarta — Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah masa reses DPR berakhir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang paling vokal mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara partai lain terbelah antara mengkaji, menunggu, hingga mempersilakan fraksi lain bergerak. Latar: Putusan MA soal Suket Pemicu terbaru adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Dalam pemberitaan, putusan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya soal persyaratan pendidikan. Sejumlah pihak menilai dua putusan itu bisa menjadi dasar politik bagi DPR untuk bertindak, meskipun HMP sendiri masih harus melalui mekanisme konstitusional di DPR, MK,...

Surpres Belum Sampai, Senayan Sudah Panas: Kursi Panglima TNI Jadi Rebutan Spekulasi JAKARTA — Kabar pergantian Panglima TNI kembali mengguncang Senayan. Isunya sederhana tapi dampaknya besar: benarkah Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) untuk mengganti Jenderal TNI Agus Subiyanto? Ketua DPR Puan Maharani pun menjadi orang yang paling dicari jawabannya. Sebab, dalam mekanisme pergantian Panglima, semua bermula dari satu surat itu. Tanpa Surpres, DPR tidak bisa memulai proses apa pun. Dan jawaban dari Istana justru membuat kabar itu semakin menarik. Istana: Belum Ada Surpres Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan, hingga Kamis, 8 Oktober 2026, pemerintah belum mengirim Surpres pergantian Panglima TNI ke DPR. Artinya, secara formal, proses pergantian belum dimulai. Jenderal Agus Subiyanto pun masih sah menjabat sebagai Panglima TNI. Ia memegang jabatan itu sejak 22 November 2023, saat dilantik Presiden Joko Widodo. Lalu, mengapa k...