New Normal New Future

Jakarta yang sebelumnya berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota alias DKI, dan telah menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta akhirnya punya Gubernur baru dan Wakil Gubernur DKJ baru. Hal ini terjadi setelah tim hukum Ridwan Kamil - Suswono atau RIDO telah batal mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi.  Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan yang kemudian didukung Partai Hanura, berhasil mematahkan ambisi tim RK - Suswono yang didukung koalisi raksasa alias KIM Plus yang terdiri 15 partai. Pilkada Jakarta yang penuh riang gembira, namun diwarnai pula dengan berbagai gimik kampanye menarik, lucu dan unik, sempat diwarnai aksi walk out oleh saksi RIDO pada saat sidang pleno rekapitulasi penetapan hasil suara Pilkada Jakarta.  Pramono Anung dan Rano Karno alias Si Doel menyapa warga Jakarta (Image: kronologi.id) Pramono Anung dan Rano Karno alias Mas Pram Bang Doel memenangkan Pilkada Jakarta dengan suara 50,07 persen dengan selisih suara sekita...

  Peran Etika, Hukum, dan Politik dalam Kepemimpinan Presiden di Indonesia Pada hari ini, Selasa, 2 April 2024 Mahkamah Konstitusi kembali bersidang dengan kehadiran ahli, di antaranya Romo Magnis Suseno dengan pemaparan tentang etika dalam kegiatan bernegara dan politik maupun hukum, khususnya terkait jabatan Presiden.  Menurut Romo Magnis, seorang presiden bukan hanya harus taat hukum, melainkan juga taat dalam melaksanakan etika.  Sebagaimana diketahui MK sedang menjalankan sidang terkait perselisihan pemilihan umum, khususnya Pilpres 2024. Gugatan atau permohonan diajukan oleh paslon 01 dan 03. Sebagai pemimpin tertinggi negara dalam sistem demokrasi, jabatan seorang Presiden di Indonesia memegang peran penting dalam menjalankan kebijakan yang berdampak pada masyarakat, pemerintahan, dan negara secara keseluruhan.  Dalam menjalankan tugasnya, seorang Presiden harus memperhatikan tiga aspek utama: etika, hukum, dan politik. ### Etika dalam Kepemimpinan Presiden Se...

  Mendeteksi Pemilu Curang: Standar Konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia   Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi demokrasi di Indonesia, memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Namun, integritas pemilihan sering kali terancam oleh praktik curang yang melanggar konstitusi dan undang-undang terkait. Dalam konteks pemilihan umum presiden di Indonesia, ada sejumlah kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghindari pemilu yang tidak adil. Sebagaimana diketahui bahwa pada Rabu, 27 Maret 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang perdana kasus dugaan pemilu curang. Permohonan atau lebih sering disebut sebagai gugatan telah diajukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 01, yaitu Anies Baswedan dan Cak Imin, juga yang diajukan oleh pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Pihak terkait dalam sidang di MK ini adalah pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Yang menjadi termohon ...

 Setelah Ketua Umum Partai NasDem ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dinyatakan sebagai pemenang pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Ketum Partai Gerindra menyambangi Surya Paloh di NasDem Tower.  Prabowo yang juga Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedatangannya ke NasDem Tower adalah untuk mengucapkan terimakasih kepada Surya Paloh karena telah mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.  Sebagaimana diketahui pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Cak Imin yang diusung oleh Partai NasDem telah secara resmi mengajukan gugatan terkait hasil pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.  Menurut pakar, NasDem dianggap sudah puas dengan hasil pilpres dengan Prabowo sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.  Apakah Surya Paloh sebenarnya tidak merestui langkah hukum Anies Cak Imin ke MK dan rencana hak angket di DPR-RI?  Meskipun langkah hukum di mahk...