New Normal New Future

 Berikut narasi berita yang bisa dipakai untuk voice over / presenter, berdasarkan berita dari tutur.co.id: Jakarta — Partai Demokrat menegaskan sikapnya terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.  Sikap ini berbeda dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak malu-malu mendorong Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.  Sikap tersebut disampaikan AHY di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, pada Jumat, 13 November 2026. Menurut AHY, sikap Demokrat ini sesuai dengan amanat konstitusi, yakni Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut diatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. “Pasal 8, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih...

JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu manuver politik di Senayan. Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan masih mengkaji putusan tersebut, sementara partai lain mulai menyiapkan langkah konstitusional di DPR. MA melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi advokat Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta harus ditarik dan dimusnahkan. Dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu sebelumnya menjadi salah satu syarat administrasi pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Sikap PAN: Hormati Hukum, Kaji Tatib DPR Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan partainya belum mengambil langkah politik di DPR. "Mencermati hasil putusan MK dan MA tentang persoalan ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka, DPP PAN menyatakan seb...

Anas Urbaningrum is an Indonesian politician who served as the chairman of the Democratic Party of Indonesia from 2010 to 2013. He was also a member of the Indonesian House of Representatives from 2009 to 2013. In 2013, he was arrested and charged with corruption and bribery, and sentenced to 8 years in prison. Setelah bebas, apakah Anas akan akan kembali ke dunia politik menjelang pemilu serentak 2024?  Anas Urbaningrum dihukum penjara karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi dan suap terkait proyek pembangunan Stadion Hambalang di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2012.  Anas diduga telah menerima uang suap dari pengusaha konstruksi untuk memenangkan proyek tersebut, dan kemudian menghindari tuntutan hukum dengan cara menyembunyikan bukti-bukti kegiatan korupsinya. Oleh karena itu, Anas dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp300 juta.  Selain itu, Anas juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara. Keputusan ini di...

Drama Cikeas: Ahaye, Annisa dan Almira Oleh: Rudi S Kamri #SaveAlmira #JanganPolitisasiAnak Saya memulai tulisan ini dengan tagar untuk menyelamatkan Almira Tunggadewi Yudhoyono atau dipanggil Aira, gadis cilik kelas 6 SD cucu mantan Presiden SBY. Anak kecil cantik, lucu, imut trah menak wangsa Cikeas ini selayaknya tidak menjadi spotlite dan bahasan yang berbau politik di media sosial maupun media massa. AHY dan Annisa Pohan (brilio.net) Untuk itu saya tidak hendak membahas materi surat terbuka Aira yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Mungkin saja surat yang berbahasa Inggeris yang ditulis Aira itu memang benar-benar murni tugas sekolah Aira. Wajar-wajar saja, tidak ada yang aneh. Dan mungkin saja orangtuanya Aira yaitu Ahaye dan Annisa membantu Aira dalam menulis tugas sekolahnya. Hal itu lumrah juga, saya tidak kaget. Masalah ini menjadi berbeda dan akhirnya menjadi sorotan publik justru saat Ahaye ayah Aira yang Ketua Umum Partai Demokrat memamerkan s...