PKS Siap Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Suket Gibran, Bagaimana Sikap Partai Lain?

 PKS Siap Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat soal Suket Gibran, Bagaimana Sikap Partai Lain?

Jakarta — Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah masa reses DPR berakhir. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang paling vokal mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sementara partai lain terbelah antara mengkaji, menunggu, hingga mempersilakan fraksi lain bergerak.

Latar: Putusan MA soal Suket

Pemicu terbaru adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam pemberitaan, putusan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya soal persyaratan pendidikan. Sejumlah pihak menilai dua putusan itu bisa menjadi dasar politik bagi DPR untuk bertindak, meskipun HMP sendiri masih harus melalui mekanisme konstitusional di DPR, MK, dan MPR.

PKS: Dua Pilihan, Mundur atau HMP

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan dua pilihan konstitusional: Gibran sebaiknya mengundurkan diri, dan jika tidak, DPR dapat menggunakan HMP sebagai pilihan yang paling relevan. Sikap itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026 dan kembali mengemuka pada Selasa, 10 November 2026.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya juga menyatakan partainya membuka peluang penggunaan hak angket maupun HMP, dan mengajak partai lain di Senayan menjadikannya agenda bersama.

Di tingkat fraksi, langkah PKS dilaporkan sudah masuk tahap formal. Lebih dari 10 anggota Fraksi PKS disebut telah menandatangani dukungan untuk usulan HMP.

Pada Rapat Paripurna DPR, Selasa, 10 November 2026, anggota DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo juga membentangkan poster bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” dan menyebutnya sebagai aspirasi rakyat. Momen itu terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Anggota DPR PKS lainnya, Rahmat Saleh (nomor anggota A-439), juga dilaporkan telah menyatakan dukungan tertulis untuk HMP guna mendorong pemberhentian Gibran.

Bagaimana Partai Lain?

| Partai | Sikap yang Dilaporkan |

| PDIP  Membuka dialog lintas fraksi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada desakan publik agar Gibran mundur dan membuka kemungkinan hak angket, tetapi mengakui PDIP tidak bisa bergerak sendiri karena hanya memiliki 110 kursi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga disebut mendorong DPR menindaklanjuti putusan MK lewat hak angket maupun HMP. |

| PKB | Mengkaji serius hak angket, interpelasi, dan HMP. Ketua Kelompok Fraksi PKB Muhammad Khozin merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 soal HMP untuk dugaan presiden/wapres tidak lagi memenuhi syarat. PKB juga disebut mulai membuka opsi HMP setelah putusan MA. |

| Golkar | Bergeser lebih terbuka. Sekjen Golkar Sarmuji menilai DPR dapat menggunakan HMP karena putusan MA soal suket bisa menjadi dasar. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyebut HMP paling relevan jika parlemen ingin menindaklanjuti, dengan merujuk Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945. |

| Demokrat | Termasuk paling keras. Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon dan anggota DPR Benny K. Harman menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres. Jansen Sitindaon disebut menyampaikan dua opsi: Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan. |

| Gerindra | Tidak menghalangi, tapi belum bersikap resmi. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso meminta Kemendikdasmen dan KPU memberi penjelasan, serta menyebut persoalan suket berbeda dengan kedudukan wapres. Namun pada 10 November 2026, Fraksi Gerindra dilaporkan memastikan tidak akan merintangi fraksi lain yang ingin menggulirkan hak angket maupun HMP. Ketua DPP Gerindra Habiburokhman juga disebut mempersilakan fraksi mengajukan angket atau HMP sebagai hak konstitusional. |

| PAN | Ada dorongan dari Fraksi PAN di MPR. Ketua Fraksi PAN MPR Syarifuddin Sudding meminta Gibran mengundurkan diri, dan jika menolak, DPR dapat memakai HMP. |

| NasDem | Paling hati-hati. Sekjen NasDem Hermawi Taslim meminta publik menunggu sikap partai setelah reses DPR. Ketum NasDem Surya Paloh disebut menyatakan pemakzulan bisa ditempuh bila semua syarat konstitusional terpenuhi dan tak ada jalan lain. Politikus NasDem Sugeng Suparwoto juga menyebut partainya masih mencermati perkembangan sebelum menentukan sikap. |

Apa Kata Diskusi di YouTube?

Di YouTube, isu ini banyak dibahas lewat program talkshow dan wawancara:

**Kompas TV, *Satu Meja The Forum***: PKS dan PDIP membahas tindak lanjut putusan MK, termasuk opsi hak angket atau HMP. Juru bicara PKS Pipin Sopian disebut ingin merakat dan membuka ruang klarifikasi bagi Gibran. 482d6909

**Tribunnews, *Wawancara Eksklusif***: Juru Bicara Muda PKS Rangga Kusumo menyebut PKS tengah membangun komunikasi dengan sejrong tindak lanjut polemik syarat pencalonan Gibran. ad55

**Kompas TV, *Update Paripurna DPR***: Dilaporkan delapan fraksi di DPR terus membangun komunikasi intensif soal sikap masing-masingMP, sementara isu itu bergerak di luar sidang utama. fca8

Apa Artinya?

Dari berbagai sumber di atas, polanya terlihat:

PKS, PDIP, Demokrat paling aktif mendorong pembahasan.

PKB, Golkar, PAN membuka opsi HMP, tetapi masih dalam tahap kajian atau pernyataan perorangan elite partai.

Gerindra dan NasDem belum mengambil sikap resmi partai dan lebih menekankan proses konstitusional serta menunggu pembahasan internal setelah reses.

Sampai berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi bahwa usulan HMP sudah memenuhi syarat dukungan formal untuk dibahas sebagai agenda resmi DPR. Sebagian sumber yang beredar juga merupakan situs agregator atau portal berita kecil yang mengutip media arus utama seperti Detikcom dan Kompas TV, sehingga sikap resmi tiap partai perlu dikonfirmasi lewat pernyataan langsung fraksi masing-masing.