PKB Mau Dorong Cak Imin Jadi Pengganti Gibran. Bursa Wapres Panas

PKB Panaskan Bursa Wapres: Cak Imin Didorong Gantikan Gibran, Nama Puan dan AHY Ikut Menguat. 

Presiden Prabowo hari Jumat, 13 November dijadwalkan bertemu para ketum Parpol di Istana Bogor paska Gibran mengundurkan diri. 

JAKARTA — Bursa calon Wakil Presiden mendadak memanas.

Baru sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langsung buka suara. Partai itu terang-terangan menginginkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk mengisi kursi RI-2 yang ditinggalkan Gibran.

Sinyal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya kan. Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses," ujar Lalu.

Kalimat itu singkat, tetapi pesannya jelas. PKB tidak mau hanya jadi penonton dalam perebutan kursi wapres. Mereka punya jagoan sendiri, dan jagoan itu adalah Cak Imin.

Suasana Parlemen: Belum Ada Nama Resmi, Tapi Lobi Sudah Jalan

Meski PKB sudah pasang bendera, Lalu menegaskan belum ada nama resmi yang ditetapkan hingga Jumat siang.

"Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik."

Di balik pernyataan itu, Lalu memberi bocoran bahwa komunikasi antar-elite sebenarnya sudah berjalan. Ia menduga dinamika politik di balik layar jauh lebih ramai daripada yang terlihat di depan kamera.

Lalu juga menitipkan pesan penting. Di tengah pergantian wapres, yang paling utama adalah negara tetap kondusif dan program pemerintah tetap berjalan.

"Yang terpenting hari ini bagaimana negara kita kondusif, bagaimana seluruh program-program pemerintah yang sudah ditetapkan bersama kami di DPR RI bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari juga dengan merasa aman, merasa nyaman, itu yang terpenting," katanya.

Ia menyebut Presiden diberi waktu maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden. Pernyataan soal tenggat ini berbeda dengan rujukan konstitusional yang banyak dikutip media lain, yakni Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR memilih paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.

Kronologi: Gibran Serahkan Surat, MPR Siap Proses

Drama ini bermula Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran datang langsung ke Gedung MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani.

Surat yang sama, kata Muzani, juga sudah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran pun meminta agar dokumen itu segera ditindaklanjuti.

Bursa Makin Ramai: Bukan Hanya Cak Imin

Usulan PKB membuat peta bursa makin ramai. Sebab, di luar PKB, sejumlah nama besar juga terus disebut-sebut pengamat dan politisi.

Pengamat komunikasi politik Selamat Ginting, seperti dikutip Olenka, menyebut Prabowo sedang menggodok sekitar 10 nama. Daftar itu mencakup Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung dari PDIP, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Dedi Mulyadi dari Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, hingga AHY dari Demokrat. Dari PKB, nama yang masuk daftar itu memang Muhaimin.

Sementara itu, rangkuman Merah Putih Global dari sejumlah lembaga menunjukkan pola yang sama. Citra Institute memasukkan Muhaimin bersama AHY, Puan, Sufmi Dasco Ahmad, Zulhas, dan Bahlil. Refly Harun juga menyebut lima pimpinan parpol, termasuk Muhaimin. Lembaga lain, NJCI, justru memasukkan nama Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, dan Khofifah Indar Parawansa.

Ketik juga menyoroti nama Puan, AHY, Bahlil, Dasco, dan Pramono Anung sebagai figur yang paling sering disebut masuk bursa pengganti Gibran.

Artinya, Cak Imin memang kuat karena didorong langsung oleh partainya. Namun di arena nasional, ia harus bersaing ketat dengan Puan dan AHY yang hampir selalu muncul di semua daftar pengamat.

Yang Menentukan Bukan Survei, Tapi Kepercayaan Prabowo

Menariknya, popularitas di survei belum tentu jadi penentu.

Survei PPI Oktober 2026 menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas simulasi cawapres dengan elektabilitas 21 persen, diikuti AHY 7,1 persen dan Anies Baswedan 7 persen. Tetapi yang memilih wapres bukan publik, melainkan MPR dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Pengamat Mirza Shahreza menilai faktor kepercayaan Prabowo dan stabilitas koalisi akan lebih menentukan ketimbang popularitas. Nama-nama seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Sudaryono, dan Dasco disebut punya keunggulan karena kedekatan personal dengan Presiden.

Apa Selanjutnya?

Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo. Ia harus menentukan dua nama untuk dikirim ke MPR, lalu MPR memilih satu di antaranya.

Negosiasi dengan partai pendukung pemerintah kemungkinan akan ikut menentukan komposisi dua nama itu. Dan PKB sudah memberi sinyal sejak awal: mereka tidak akan diam jika jagoannya tidak masuk hitungan.

Sampai ada pengumuman resmi dari Istana dan MPR, semua nama yang beredar, termasuk Muhaimin Iskandar, masih sebatas bursa politik. Tetapi satu hal sudah pasti: perebutan kursi RI-2 baru saja dimulai, dan suhunya sudah panas sejak hari pertama.