Kenapa DPR Tunggu Pandangan Fraksi Terkait Pemakzulan Gibran?

 DPR Tunggu Pandangan Fraksi Terkait Pemakzulan Gibran: Parlemen Belum Ambil Sikap, Menanti Salinan Lengkap Putusan MA

Jakarta, 10 November 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 belum mengambil sikap resmi terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR menegaskan masih menunggu dua hal: pandangan resmi fraksi-fraksi dan salinan lengkap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (9/11/2026), sehari sebelum masa sidang dibuka. Menurut Dasco, pimpinan DPR belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi.

"Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung."

Dasco juga mengakui telah menerima banyak usulan soal pemakzulan Gibran, baik dari organisasi masyarakat maupun dari anggota DPR lintas fraksi. Namun usulan tersebut belum dibahas secara resmi.

Pernyataan senada juga terekam dalam video wawancara Dasco yang beredar di media sosial pada 9 November 2026, di mana ia menyebut DPR siap memproses aspirasi pemakzulan mulai masa sidang berikutnya, dengan mekanisme yang berlaku di DPR.

Mengapa DPR Menunggu?

Ada tiga alasan utama yang disampaikan pimpinan DPR:

1. Masih masa reses

DPR menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Karena itu, pembahasan kelembagaan baru bisa dilakukan setelah masa sidang dibuka pada Selasa (10/11/2026).

2. Menunggu salinan lengkap putusan MA

Putusan yang dimaksud adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran. Sejumlah laporan menyebut putusan kasasi yang dikeluarkan pada Jumat (30/11) menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah, namun DPR mengaku belum menerima berkas lengkapnya.

Dalam laporan ANTARA, Dasco menegaskan DPR masih menunggu berkas MA dan menyiapkan mekanisme penyaluran aspirasi pemakzulan Gibran.

3. Kehadiran anggota di masa reses bukan sikap fraksi

Dasco menegaskan, kehadiran sebagian kecil anggota di komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selama reses tidak dapat diklaim sebagai sikap resmi seluruh fraksi.

Peta Sikap Fraksi: Belum Satu Suara

Hingga Sabtu, 7 November 2026, belum tercapai keputusan resmi lintas fraksi mengenai pengguliran proses pemakzulan.

Beberapa sinyal yang muncul dari fraksi:

PDIP dan PKS paling vokal

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai opsi paling rasional saat ini. Ia juga mengonfirmasi komunikasi politik antar-delapan fraksi terus berlangsung intensif untuk merespons dinamika yang memanas.

Sebelumnya, PDIP dan PKS dilaporkan bersama-sama mendorong kontroversi ijazah Gibran ke parlemen.

PKB membuka opsi hak angket dan HMP

Partai Kebangkitan Bangsa mengambil inisiatif awal dengan mendalami opsi pengajuan hak angket di gedung parlemen. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengonfirmasi partainya turut membuka peluang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Khozin juga menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan putusan hukum MK dan MA dalam menentukan langkah politik selanjutnya.

Partai Demokrat masih menunggu arahan pimpinan

Partai Demokrat, sebagai salah satu fraksi, mengaku belum menentukan sikap pasti dan masih menunggu arahan pimpinan tertinggi partai.

Gerindra akan rapat fraksi 10-11 November

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dari Gerindra menyebut fraksinya akan menggelar rapat pada 10 atau 11 November untuk membahas dinamika pemakzulan setelah masa sidang dibuka. Dalam video Liputan6, ia menyebut DPR menunggu rapat formal fraksi sebelum melangkah lebih jauh.

Sementara itu, dalam pemetaan yang beredar di media sosial, empat partai disebut masih wait and see: Golkar, PKB, PAN, dan NasDem. Pemetaan tersebut belum merupakan sikap resmi fraksi dan perlu diverifikasi ke masing-masing partai.

Mekanisme yang Dibicarakan: HMP dan Hak Angket

Dua mekanisme yang paling sering disebut dalam wacana ini adalah:

Hak Menyatakan Pendapat (HMP): Hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa. HMP sering disebut sebagai pintu awal menuju proses pemakzulan karena pendapat DPR dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket: Hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan.

Desakan untuk menggunakan HMP menguat seiring pembukaan masa sidang, di tengah konsolidasi antarfraksi yang disebut semakin intensif.

Pada 10 November 2026, sejumlah unggahan di media sosial bahkan menyebut hari itu sebagai awal DPR memulai proses HMP, termasuk unggahan aktivis Denny Indrayana yang menyebut "hari ini DPR memulai proses Hak Menyatakan Pendapat". Namun hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi dari pimpinan DPR bahwa HMP telah resmi digulirkan.

Respons Publik: Terbelah

Di media sosial, wacana ini memicu perdebatan yang tajam. Komentar dalam unggahan Metro TV tentang pengakuan Dasco adanya usulan fraksi soal pemakzulan menunjukkan publik terbelah antara yang mendesak langkah konstitusional segera dan yang memperingatkan risiko instabilitas serta mempertanyakan prioritas DPR dibandingkan RUU Perampasan Aset.

Pola yang sama muncul di unggahan Tempo pada 10 November 2026, yang menampilkan sampul "Adu Kuat Memakzulkan Gibran". Komentarnya didominasi perdebatan soal legitimasi, argumen "sepaket" Prabowo-Gibran, dan tudingan politisasi.

Apa Selanjutnya?

Dengan dibukanya masa sidang pada 10 November 2026, sorotan kini tertuju pada:

Apakah Bamus akan menjadwalkan pembahasan aspirasi pemakzulan?

Kapan salinan lengkap putusan MA diterima DPR?

Sikap resmi masing-masing fraksi setelah rapat internal 10-11 November?

Apakah HMP atau hak angket benar-benar diajukan, atau wacana berhenti di tahap aspirasi?

Sampai ketiga hal pertama terjawab, posisi DPR masih sama seperti yang disampaikan Dasco: menunggu pandangan fraksi, menunggu berkas MA, dan belum membahas pemakzulan secara resmi.