Kartu PraKerja Jokowi apakah harus dievaluasi total?

Kartu PraKerja yang merupakan salah satu andalan Presiden Joko Widodo pada kampanye Pilpres 2019, akhirnya diberlakukan setelah Covid-19 atau virus Corona juga berdampak pada ekonomi nasional. Selain banyak lulusan setingkat SMA dan perguruan tinggi yang merupakan fresh graduate, yang pasti tidak bisa berlama-lama merasa happy karena sudah lulus, melainkan juga harus mencari pekerjaan.

Bukan hanya sulit mencari pekerjaan, dampatk virus Corona yang membahayakan kesehatan manusia ini juga telah membuat para pekerja kecil, menengah dan bergaji tinggi juga terancam menjadi jobless sehingga unemployment rate pasti akan meningkat di Indonesia. 

Presiden Jokowi menjelaskan fungsi Kartu PraKerja (kaltim.tribunnews.com)

Selain mengancam nyawa warga, virus Corona juga menyebabkan banyak perusahan kecil, menengah dan besar yang sudah melakukan PHK, bahkan jumlah karyawan yang dirumahkan dan terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja juga akan bertambah. Ini pasti mengkhawatirkan, baik para pekerja maupun perusahaan yang harus merogoh rekeningnya untuk membayar pesangon atau pensiun dini.

Rudi S. Kamri (paling kanan) ketika menjadi moderator seminar di bidang ekonomi dengan nara sumber Sri Pudjiastuti mantan menteri Kemaritiman & Kelautan dan Christianto Wibisono, pakar ekonomi (New Inspiration Channel)

Presiden Jokowi memang punya andalan Kartu PraKerja sebagai sebuah solusi. Itu memang benar dan sangat jenius, namun sayang banget ada yang kurang elok dari konten kartu sakti ini. Inilah yang menimbulkan pro dan kontra, baik di dunia nyata maupun kehebohan yang terjadi di media sosial.

Sebagai pemerhati politik, Rudi S. Kamri pun membedah program Kartu PraKerja ini dan menemukan hal-hal yang kurang pas. Karena masalah ini sangat penting, maka Rudi yang sering menjadi nara sumber dan moderator di berbagai seminar ini pun punya kritk terhadap Kartu PraKerja yang tujuannya sangat mulia di saat kritis seperti saat ini. 

Silang Sengkarut Pelatihan Online Kartu PraKerja: Evaluasi Total !!!

Oleh:

Rudi S Kamri

Beberapa hari lalu saya menulis artikel tentang Kartu Prakerja dan permasalahan yang terjadi. Dan ternyata masalah terus berlanjut. Kesan publik tentang Kartu Prakerja hampir semua tertutup dengan respons negatif berkaitan dengan materi modul pelatihan online Kartu Prakerja yang luar biasa aneh dan memalukan.

Hampir semua modul pelatihan online yang ditawarkan mitra Kartu Prakerja bisa didapatkan di Google atau kanal YouTube secara mudah dan gratis. Jadi sangat masuk akal kalau respons publik jadi miring dan cenderung marah. Bagaimana tidak, uang negara Rp 5,6 trilyun dijadikan bancakan delapan mitra kerja dengan program yang abal-abal.

Penolakan masif dari masyarakat bahkan dari elite partai politik pendukung Pemerintah (kecuali Golkar) terhadap pelatihan online Kartu Prakerja yang terjadi saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan saya. Hal ini akan berpotensi menjadi bola salju liar yang bisa berdampak negatif terhadap Presiden Jokowi.

Saat ini semua kalangan termasuk saya, sama sekali tidak menyalahkan Presiden terkait silang sengkarut keberadaan mitra kerja dan materi pelatihan online Kartu Prakerja. Kesalahan fatal menurut kami mutlak dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan Kartu Prakerja. Akan tetapi kalau Presiden tidak segera bertindak tegas mengkoreksi dan mengevaluasi secara total terkait alokasi uang negara Rp 5,6 trilyun untuk pelatihan online ini, saya bisa pastikan ujungnya nanti akan berdampak kepada Presiden Jokowi.

Saya dalam barisan orang Indonesia yang peduli agar uang negara dialokasikan secara pantas, layak, tepat manfaat dan tepat sasaran. 

Jadi saya berharap Presiden segera bertindak cepat menanggapi respons publik yang super negatif terhadap pelatihan online Kartu Prakerja ini. Jangan sampai ada kesan dari publik seolah Presiden merestui dan membiarkan uang negara dialokasikan secara serampangan oleh anak buahnya.

Saran saya simple, PERTAMA evaluasi sistem kemitraan Kartu Prakerja. 

KEDUA segera rombak secara total materi dan modul pelatihan online. 

KETIGA ganti Tim Teknis Kartu Prakerja karena sudah terbukti tidak mampu bekerja dengan baik. Dan hal ini harus dilakukan secara cepat agar tidak menjadi bola liar yang bisa diplintir kesana kemari. Indikasi ke arah sana sudah jelas tampak di depan mata. Dan ini harus dihindari dengan cara yang cepat dan tepat.

Kemarahan maksimal saya tujukan untuk anak buah Presiden yang menangani Kartu Prakerja. Kebodohan kalian telah membahayakan posisi Presiden Jokowi. Shame on you !!!

Btw, kita masih punya Wapreskah ?

Salam SATU Indonesia

02052020